SK KEMENKUM DAN HAM
NO : AHU-A098540-AH.01.30.Tahun 2026
NPWP: 3578076607880001
NIB : 23072500010
DIREKTUR UTAMA
Siti
Pimpinan Redaksi
Riska
Wakil redaksi
Riska
Redaksi Ujang
Kaperwil Jawa Timur wulan
Kabiro Surabaya
Kabiro Gresik rahmad
Kabiro Lamongan sugik
Kabiro Tuban
Kabiro Bojonegoro
Kabiro Ngawi Bagus
Kabiro Madiun
Kabiro Ponorogo
Kabiro Pacitan Ardian
Kabiro Nganjuk
Kabiro Kediri
Kabiro Tulungagung Denis
Kabiro Blitar
Kabiro Malang
Wartawan Malang
Kabiro Pasuruan Beny
Kabiro Trenggalek Eko
Kabiro Sidoarjo
Kabiro Mojokerto
Kabiro Jombang
Kabiro Lumajang
Kabiro Jember
Kabiro Bondowoso
Kabiro Situbondo
Kaperwil Jawa Tengah Bagus
Kabiro Rembang Anton
Kabiro Kudus Dini
Kabiro Demak Ujang
Kabiro sragen Yani
Kabiro Salatiga Slamet
Kabiro Purwokerto suko
Kabiro Pekalongan
Kabiro Semarang Bayu
Kabiro Yogyakarta
Kabiro Solo Ahmad
Kaperwil Jawa Barat Dadang
Kabiro Cirebon
Kabiro Tasikmalaya
Kabiro Bandung
Kabiro Bekasi
Kabiro Depok :
Kabiro Bogor :
Kantor: Jatinegara Jakarta Timur
Hubungi 0895635317948
Rek BCA 0180369155
Anggota Media Informasi Publik Indonesia
ada namanya di dalam box redaksi mohon di perhatikan dengan teliti jika tidak ada di dalam box redaksi ini bukan anggota dari Informasi Publik Indonesia
Anggota media Informasi Publik Indonesia di bekali id card dan surat tugas yang masih berlaku
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah landasan hukum utama di Indonesia yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia, menghapuskan penyensoran atau pembredelan, serta mengatur peran, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.
Poin-Poin Penting UU Pers No. 40 Tahun 1999Kemerdekaan Pers: Dijamin sebagai hak asasi manusia. Pers nasional tidak mengenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan Penerbitan.
Fungsi Pers: Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di bidang penegakan hukum, pers juga bertugas mengawasi, memperingatkan, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran
Hak Jurnalistik Utama:Hak Tolak: Hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama/identitas narasumber yang harus dirahasiakan demi keamanan.Hak Jawab: Hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik.Perlindungan Hukum: Negara menjamin perlindungan hukum bagi yang menjalankan profesi jurnalistiknya secara sah dan beritikad baik
Peran Dewan Pers: Dibentuk untuk menjaga independensi pers serta meningkatkan kualitas dan menegakkan kode etik jurnalistik.
Barang siapa yang dengan sengaja menghalang halangi tugas jurnalistik Diancam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang melawan hukum dan menghambat kerja pers atau perusahaan pers yang mengabaikan kewajiban hak jawab dan hak koreksi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp500 juta
Rincian Isi Pasal 18Ayat (1): Pelanggaran hukum yang sengaja menghambat kerja orang dalam mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi serta melakukan
atau pembredelan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp500.000.000.Ayat (2): Pengabaian kewajiban Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penyewa ketentuan iklan oleh perusahaan yang dikenakan sanksi denda maksimal Rp500.000.000
